Menanggapi masalah ini Komisi VI akan membentuk Pansus untuk menelusuri dan menyelesaikan problematika perekonomian yang ada di Batam. Sebelumnya Komisi VI sudah membentuk Panja Free Trade Zone (FTZ) Batam guna mengatasi beberapa perkara ekonomi yang ada di Batam, namun di Kepengurusan BP Batam yang baru justru perekonomian Batam semakin turun. 

 

 

"Bahkan akan dibuat Pansus, karena ini akan melibatkan berbagai instansi. Masalah terbesar adalah isu kelembagaan, menurut Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Kepri, masalah terbesar adalah carut-marut dualisme kelembagaan, Pemerintah Kota dengan BP Batam," ujar Anggota Komisi VI Nyat Kadir saat RDPU di Ruang Rapat Komisi VI, Nusantara I, Selasa (11/4/2017) sore. 

 

 

Saat rapat yang awalnya dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Inas Nasrullah lalu digantikan Wakil Ketua Bowo Sidik Pangarso ini diungkapkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Batam yang awalnya 7 persen pertahun menurun menjadi 4 persen. Karena hal tersebut, pengusaha-pengusaha yang ada di Batam menginginkan ada terobosan yang bisa membangkitkan perekonomian Batam. 

 

 

Sebelumnya Komisi VI sudah mengundang pengurus BP Batam, mereka mengakui lesunya pertumbuhan ekonomi di Batam. Menurut BP Batam, hal tersebut disebabkan adanya masalah eksternal, yakni pengaruh perekonomian gelobal. Adapun persoalan internal, karut-marut masalah lahan, yang pada priode kepengurusan BP Batam sebelumnya sudah ada.   

 

 

"Terobosannya apa, agar ekonomi bergerak. Itu yang diinginkan dan belum dilakukan oleh Pimpinan BP Batam yang baru. Kita menerima aduan mereka, dan pada tanggal 20 kita akan melakukan kunjungan spesifik ke Batam. Kita ingin melihat langsung ke pelabuhannya, ke sektor propertinya," ungkap dewan dari dapil Kepulauan Riau ini. 

 

 

Nyat juga menyampaikan, ada masukan juga masalah kelembagaan, kewenangan yang tumpang tindih antara Pemko Batam dan BP Batam. Menurutnya ini menjadi  masalah utama dan krusial. (eko,mp) foto:runi/od.